HobiGame – Institute for Criminal Justivce Reform (ICJR) kembali mengingatkan Pemerintah Indonesia akan pentingnya reformasi kebijakan narkotika di Indonesia. Kebijakan narkotika yang selama ini hanya berfokus pada kriminalisasi ini sudah terlalu banyak memakan korban, khususnya kelompok rentan seperti perempuan.

Kebijakan Narkotika di Indonesia Di Wanita Tumbalkan

Agen Judi Online Terbaik – 26 Juni 2019 diperingati sebagai Hari Internasional Menentang Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Ilegal. Bersamaan dengan kesempatan ini, ICJR mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mengevaluasi kembali dan mereformasi kebijakan narkotika yang ada.

Sejauh ini, kebijakan narkotika di Indonesia telah difokuskan pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika (UU Narkotika), yang masih sarat dengan nuansa kebijakan kriminal yang mengutamakan hukuman berupa hukuman penjara bahkan hukuman mati. , dibandingkan dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Sikap Presiden Joko Widodo, yang menyatakan “perang melawan narkotika” pada awal masa kepemimpinannya, juga memperburuk penanganan masalah narkotika di Indonesia.

Bandar Poker Terbaik – Data dari tahun 2000 hingga 2018 menemukan 22 kasus hukuman mati yang dikutuk oleh perempuan, di mana 18 orang dituduh melakukan pelanggaran terkait narkotika. 4 dari 18 wanita telah dieksekusi sejak tahun 2000.

Narkotika harus menghadapi banyak sanksi dalam proses peradilan pidana yang dihadapinya.

Berdasarkan data dari hukuman mati ICJR yang digunakan dalam penelitian “Kontes Peradilan Rentan: Hukuman Mati dan Pengadilan Adil di Indonesia (2019)” yang terdiri dari 100 hukuman mati dengan dokumen lengkap, termasuk 5 melibatkan wanita yang dihukum mati karena keterlibatan narkotika. Agen Judi Online Terpercaya

Kebijakan Narkotika Di Indonesia

Maidina Rahmawati, peneliti di ICJR, mengatakan: “Analisis dan implementasi kasus-kasus khusus yang melibatkan perempuan di Indonesia (analisis hukuman mati untuk percobaan narkoba)” menunjukkan kerentanan perempuan diabaikan oleh sistem peradilan pidana dengan beberapa syarat:

(1) Dalam kasus Mary Jane Veloso, Tuti Herawati dan R.A Sriemoetarinivianti, ketiganya adalah ibu tunggal dalam kesulitan ekonomi dari keluarga miskin.

(2) Dalam kelima kasus hukuman mati karena narkotika yang dijatuhi hukuman mati, semua perempuan dieksploitasi oleh laki-laki: suami, teman, tetangga, dan pengedar narkoba.

(3) Dalam semua kasus terpidana mati, ada juga pelanggaran hak atas pengadilan yang adil, seperti hak penerjemah yang kompeten.

Situasi di mana perempuan akan menjadi korban penegakan hukum dalam kasus narkotika akan memiliki konsekuensi serius jika jumlah perempuan tahanan narkoba narkotika terus meningkat, mengingat saat ini masalah kepadatan di Indonesia tidak ada. tetap tidak terselesaikan, jumlah pusat penahanan dan penjara wanita tidak memadai, dan jaminan penghormatan terhadap hak kesehatan reproduksi di pusat penahanan dan penjara. Situasi ini akan terus terjadi jika reformasi kebijakan narkotika tidak segera dilaksanakan dan diarahkan pada pendekatan kesehatan daripada sanksi.

Lihat Selengkapnya >> >

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *